BANDUNG(SINDO) – Pihak KPUD Jabar mengakui ada potensi tahapan proses Pilgub Jabar 2008 akan terhenti di tengah jalan.

Ketua KPUD Jabar Setia Permana menyebutkan, uji materiil Pasal 56 dan 59 UU No 32/2004 tentang calon independen masih direvisi Mahkamah Konstitusi (MK).Kedua pasal ini terkait dengan putusan MK yang memperbolehkan calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menargetkan revisi selesai akhir 2007. ”Berdasarkan perkembangan terakhir, potensi tahapan pilkada dihentikan itu ada. Bisa itu terkait regulasi atau kesiapan pelaksana di daerah. Namun potensi ke arah sana (penghentian tahapan pilkada) itu ada,”kata Setia dalam diskusi Pilkada Jabar 2008 di Sekretariat PWI Jabar,Jalan Asia Afrika, Bandung,kemarin.

Dia menambahkan, pembagian honorarium selama dua bulan yang belum jelas bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Jabar pun menimbulkan ancaman mogok kerja.Menurut Setia, peluang tersebut terbuka dan menyebabkan pilgub terhenti. Kendati begitu, pihaknya mengaku tetap bekerja optimal menggelar tahapan pilgub yang telah memasuki verifikasi persyaratan calon tahap kedua.

Setia menerangkan, jika memang ada keputusan hukum yang lebih tinggi terkait revisi UU No 32/2004,KPUD Jabar harus tunduk pada keputusan MK itu.Artinya, tandas dia, kegiatan pilgub bisa terhentidenganrevisiPasal56 Ayat 2,yakni kandidat independen bisa mencalonkan tanpa melalui partai politik (parpol).” Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain tunduk dan patuh,”pungkas Setia.

Sekretaris Desk Pilkada Jabar Tjatja Kuswara mengatakan, saat ini pihaknya tinggal melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. ”Pelaksanaan pilkada memang rentan terhadap terjadinya gugatan.Tinggal bagaimana semua pihak yang terkait bisa meminimalisir munculnya permasalahan itu,”tandas Tjatja.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung I Gde Pantja Astawa mengungkapkan, jika penghentian pilgub sampai terjadi,maka akan memalukan Jabar sendiri. Menurut dia, tidak ada alasan pilgub dihentikan atau diundur hanya karena persoalan regulasi yang belum jelas.

”Jadi,tidak ada alasan bagi Jabar untuk mengundurkan pelaksanaan pilgub. Kalau memang anggaran belum cair,gubernur harus bertanggung jawab menyediakan sumber dana lain yang bisa dipergunakan dan dipertanggung jawabkan,”kata Pantja.

Dia menandaskan, pelaksanaan pilgub bisa diundur jika menghadapi kondisi objektif tidak memungkinkan. Misalnya, keadaan tidak normal layaknya bencana alam dan peristiwa hebat lain.Tapi, pungkas Pantja, kalau hanya masalah teknis justru malah menimbulkan pertanyaan jika pilgub jadi dihentikan.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jabar Anton Minardi menambahkan, telah berkonsolidasi dengan tim kampanye untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. ”Rencananya, Rabu (besok) kami akan menggelar diskusi dengan calon dan parpol,”tandas Anton. (arif budianto/ iwa ahmad sugriwa)